Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Februari 28, 2011 pukul 2:29 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

Berawal dari rasa keinginan untuk membantu dan mensejaterakan para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat para pelepas uang (rentenir) yang selalu memberikan kredit dengan bunga tinggi,maka dengan itu lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas ini dapat dipaparkan runtutan sejarah pendirian BPR di indonesia:
 Abad ke-19 : dibentuklah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, serta Bank Dagang Desa. Pasca kemerdekaan Indonesia: didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD)
 awal 1970an : Kemudian didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
 1988 : Kemudian pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yaitu (PAKTO 1988) melalui adanya Keputusan Presiden RI No.38 yang telah menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR
 1992 : Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR telah diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum yang ada di indonesia.
 PP No.71/1992 Sebagai lembaga Keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang telah dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan serta tata cara yang telah ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu hingga dengan 31 Oktober 1997.

Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi.
Kegiatan Usaha BPR
1 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
• Memberikan kredit.
• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),seperti deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

.2 Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR
• Menerima jenis simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas pembayaran.
• Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pelaku pedagang valuta asing
(dengan izin Bank Indonesia).
• Melakukan penyertaan modal.
• Melakukan usaha perasuransian.
• Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir 1.

Tugas II

April 29, 2011 pukul 12:04 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

Perum pegadaian
VISI DAN MISI
VISI :
PADA TAHUN 2013 PEGADAIAN MENJADI “CHAMPION” DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DAN KECIL BERBASIS GADAI DAN FIDUCIA BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH

MISI:
1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Perjalanan Misi Perusahaan Perum Pegadaian :
Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:
1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada : Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan mayarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum Pegadaian yaitu “ ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.
Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

Sejarah pegadaian
Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel).Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.
Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

prosedurnya, dan dampak secara sosial ekonomi selama pegadaian berdiri.
Prosedurnya mudah dan tidak bertele-tele jaminanya mudah angsurannya tidak membuat masyarakat kecil kesulitan , dan sangat membantu dalam mendapatkan tambahan modal bagi usahawan kecil.

Sumber : http://www.pegadaian.co.id/

Pengertian koprasi simpan pinjam
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya.

Sumber Modal Koperasi
Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman .
a. Modal sendiri
1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah
b. Modal pinjaman
1. Anggota dan calon anggota
2. Koperasi lainnya/ anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
3. Bank atau lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah

keuntungan yang diperoleh
Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh KOSIPA yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut “Sisa Hasil Usaha” (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari KOSIPA. Artinya, anggota yang paling sering meminjam uang dari KOSIPA tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU; dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Sejarah Gerakan Koperasi
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan prinsip koperasi.

Sumber : http://syadiashare.com/pengertian-sejarah-lambang-gerakan-koperasi.html

http://mutiasiimumuth.blogspot.com/2011/01/koperasi-simpan-pinjam-kosipa-ditinjau.html

tugas 2

Maret 30, 2011 pukul 7:02 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

1. Sebutkan tugas-tugas bank indonesia?
Jawab :
Tugas-tugas bank indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur.
2. Tulisakan tujuan adanya bank indonesia?
Jawab :
Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
3. Apa yang dimaksud dengan bank umum?
Jawab :
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering disebut bank Komersil. Tugas pokok bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan
4. Dari mana sajakah keuntungan yang diperoleh bank umum?
Jawab :
1. Pendapatan bunga (Interest Income) adalah pendapatan yang diperoleh dalam bentuk bunga atas pemberian kredit sebagai penyalur dana kepada masyarakat, baik perorangan atau badan usaha dan juga penempatan dana kepada bank lain.
2. Pendapatan non bunga (Fee Based Income) adalah pendapatan provisi, fee atau komisi yang diperoleh bank yang bukan merupakan pendapatan bunga. Pendapatan ini dapat juga diperoleh dari pemasaran produk maupun transaksi jasa Perbankan

5. Apa yang dimaksud dengan BPR?
Jawab :
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, serta lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Jeni-jenis bank yang memiliki status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan can keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persya-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
6. Tuliskan perbedaan bank umum dan BPR?
Jawab :
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
7. Jelaskan fungsi bunga bagi bank dan tuliskan ada berapa jenis bunga dibebankan bank kepada nasabahnya?
Jawab :
Fungsi Bunga Bagi Bank
Kredit ialah penyediaan sumber daya oleh salah satu pihak kepada pihak lain dimana pihak kedua tidak mengembalikan ke pihak pertama dengan segera (sehingga menghasilkan debet). Sumber daya yang diberikan dapat dalam bentuk finansial (misalnya pemberian pinjaman), atau dapat terdiri dari barang atau jasa (misalnya kredit konsumen-consumer credit). Kredit mencakup setiap bentuk pembayaran yang ditangguhkan. Kredit diperpanjang oleh kreditur, juga dikenal sebagai pemberi pinjaman, kepada debitur, juga dikenal sebagai peminjam.
Jenis Bunga Yang Dibebankan Bank Kepada Nasabah
Modal merupakan perpindahan dana dari masyarakat, unit bisnis, dan pemerintah ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, bank menjadi kreditur dalam titik perputaran dana. dana yang telah diterima dari masyarakat akan digunakan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini masyarakat yang kekurangan dana mempunyai alternatif untuk meminjam dana dari bank. Begitupun sebelumnya masyarakat
8. Apa yang dimaksud dengan pasar modal?
Jawab :
Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, berupa surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, serta instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan yang penting bagi perusahaan maupun institusi lain seperti pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal berfungsi untuk memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.
9. Jelaskan istilah-istilah berikut
A. Saham (stack)
B. Obligasi (bonds)
Jawab :
Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu kepada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan cara menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk melakukan penjualan kepentingan dalam bisnis – saham (efek ekuitas) – dengan imbalan uang tunai. Ini merupakan metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain dengan cara menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder (secondary market).
Obligasi adalah suatu istilah yang biasa dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang yang dimilikinya beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain juga dapat dicantumkan dalam surat obligasi tersebut meliputi identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit surat obligasi tersebut.

Hak asasi manusia

April 15, 2010 pukul 6:36 am | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan.HAM Berlaku secara universal dan permanen. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum pula dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
Contoh hak asasi manusia (HAM):
 Hak untuk hidup.
 Hak untuk memperoleh pendidikan.
 Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
 Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
 Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, “Ini bukanlah sebuah perjanjian… [Di masa depan] ini mungkin akan menjadiMagna Carta internasional…”

Sejarah
Sampai sekarang sejak proklamasi Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dideklarasikan , beberapa negara telah memproklamasikan deklarasi yang serupa. Contohnya meliputi Bill of Rights di Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis.

Penyusunan
Setelah terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi Jerman selama terjadinya Perang Dunia II, terdapat sebuah konsensus umum dalam komunitas dunia bahwa Piagam PBB tidak secara penuh mendefinisikan hak-hak yang disebutkan. Sebuah pernyataan umum yang menjelaskan hak-hak individual diperlukan. John Peters Humphrey dipanggil oleh Sekretariat Jenderal PBB untuk bekerja dalam suatu proyek dan menjadi penyusus pernyataan umum tersebut. Humphrey juga dibantu oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, Jacques Maritain dari Perancis, Charles Malik dari Lebanon, and P. C. Chang dari Republik Cina, dan lainnya. Proklamasi ini diratifikasi sewaktu Rapat Umum pada tanggal 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 keberatan, dan 8 abstain (semuanya adalah blok negara Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi). Walaupun peran penting dimainkan oleh John Humphrey, warga negara Kanada, Pemeritah Kanada pada awalnya abstain dalam perhitungan suara tersebut, namun akhinya menyetujui pernyataan tersebut di Rapat Umum
Sambutan
Pujian
 Dalam pidatonya pada tanggal 5 Oktober 1995, Paus Yohanes Paulus II menyebut UDHR “salah satu dari eskpresi hati nurani manusia yang tertinggi”.
 “Secara keseluruhan, delegasi dari Amerika Serikat percaya bahwa ini adalah dokumen yang bagus – bahkan dokumen yang hebat – dan kami mengusulkan untuk memberikannya dukungan penuh. [...]Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional seluruh manusia dimanapun.”
Eleanor Roosevelt, 9 Desember 1948
 Pernyataan oleh Marcello Spatafora atas nama Uni Eropa pada tanggal 10 Desember 2003: “Lebih dari 55 tahun yang lalu, kemanusiaan telah membuat suatu kemajuan yang sangat banyak dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia, terima kasih atas kekuatan kreatif yang dihasilkan oleh Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, tidak perlu diragukan lagi adalah dokumen paling berpengaruh dalam sejarah. Dokumen yang luar biasa, penuh dengan idealisme tetapi juga kebulatan tekad untuk belajar dari masa lalu dan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang paling penting, Pernyataan Umum ini menempatkan hak-hak asasi manusia di tengah-tengah kerangka prinsip dan kewajiban yang membentuk hubungan di dalam komunitas internasional.”
Kritikan
 Negara-negara muslim secara dominan, seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Arab Saudi, sering mengkritik Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atas kegagalan pernyataan ini memahami konteks relijius dan kebudayaan negara-negara non-Barat. Tahun 1981, perwakilan Iran untuk Amerika Serikat, Said Rajaie-Khorassani, mengeluarkan pendapat atas posisi negaranya mengenai Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dengan berkata bahwa UDHR adalah “sebuah pemahaman sekular dari tradisi Yahudi-Kristen”, yang mana tidak bisa diimplementasikan oleh muslim tanpa melalui hukum-hukum Islam
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York,13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli(pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan,pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka, dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli, dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mereka untuk tetap berbeda, dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.
Walaupun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, sebagaimana juga Deklarasi-Deklarasi Majelis Umum lainnya, deklarasi ini menggambarkan perkembangan dinamis dari norma hukum internasional, dan merefleksikan komitmen dari negara-negara anggota PBB untuk bergerak ke arah tertentu; PBB menggambarkannya sebagai memberikan standar penting bagi perlakuan terhadap penduduk-penduduk asli di seluruh dunia, yang tentu saja akan menjadi alat yang penting dalam memberantas pelanggaran HAM terhadap 370 juta penduduk asli di dunia, dan membantu mereka memerangi diskriminasi dan marjinalisasi.
Deklarasi ini diadopsi oleh PBB pada 13 September 2007, dengan 143 suara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain.[2] Ke-empat negara anggota yang menolak adalah negara bekas koloni Inggris yang memiliki populasi penduduk asli yang besar: Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Negara-negara yang abstain adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan,Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa and Ukraina; 34 negara anggota lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara.

Sejarah negosiasi dan ratifikasi

Deklarasi ini dibuat dalam waktu lebih dari 22 tahun. Gagasan ini berawal di 1982 saat Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memulaiKelompok Kerja dalam Populasi Penduduk Asli (WGIP), didirikan sebagai hasil penelitian Special Rapporteur PBB José R. Martínez Cobodalam masalah diskriminasi yang dihadapi penduduk asli. Kelompok kerja ini ditugasi untuk mengembangkan standar hak asasi manusia yang akan melindungi para penduduk asli, dan pada 1985 mulai menyusun Deklarasi tentang Hak-Hak Penduduk Asli. Naskah tersebut selesai pada tahun 1993, dan selanjutnya diajukan kepada Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, yang menerimanya pada tahun berikutnya.
Draft Deklarasi ini kemudian dirujuk kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang kemudian mendirikan kelompok kerja lain untuk memeriksa isinya. Dalam tahun-tahun berikutnya kelompok kerja ini bertemu sebanyak 11 kali untuk memeriksa dan mempercocok Draft Deklarasi ini dan ketentuan-ketentuannya. Perkembangan berjalan dengan lambat karena kekhawatiran negara-negara tertentu soal beberapa ketentuan umum dalam deklarasi ini, misalnya hak penduduk asli untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mengendalikan sumber daya alam yang berada di tanah adat mereka.[4] Versi terakhir dari deklarasi ini akhirnya disetujui pada 29 Juni 2006 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (pengganti Komisi Hak Asasi Manusia), dimana dari 47 negara anggota, 30 setuju, 2 menolak, 12 abstain, 3 absen.
Deklarasi ini kemudian dirujuk ke Majelis Umum, yang mengadakan pemungutan suara dengan hasil penerimaan usulan ini pada 13 September2007, dalam sesi ke-61. Perolehan suara adalah 143 negara setuju 4 menolak dan 11 abstain..

Catatan
1. ^ Eleanor Roosevelt: Address to the United Nations General Assembly 9 December 1948 in Paris, France
2. ^ See [1] under “Who are the signatories of the Declaration?”
3. ^ Littman, David. “Universal Human Rights and Human Rights in Islam”. Midstream, February/March 1999
4. ^ http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf
5. ^ a b BBC News – 13 September 2007 – Indigenous rights outlined by UN
6. ^ United Nations General Assembly – 13 September 2007 – UN ADOPTS DECLARATION ON RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES
7. ^ http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html
8. ^ http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=19056&Cr=rights&Cr1=council

Wawasan nusantara

April 15, 2010 pukul 6:05 am | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

Latar belakang serta proses terbentuknya wawasan nusantara setiap bangsa
Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. LautNusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: “Britain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.
Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. Wanus ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:
 Satu kesatuan wilayah
 Satu kesatuan bangsa
 Satu kesatuan budaya
 Satu kesatuan ekonomi
 Satu kesatuan hankam.
Jelaslah disini bahwa Wanus adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan Wanus akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam “koridor” Wanus.

Konsep geopolitik dan geostrategi
Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawamembentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
Pengertian dan hakekat wawasan nusantara
Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.yang siap untuk membela Negara kesatuan republic Indonesia.

makalah kewarganegaraan

Maret 24, 2010 pukul 9:30 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

NEGARA
Negara adalah suatu wilayah yang terletak atau berada di atas muka bumi ini yg kekuasaannya terdiri dari politik, militer, ekonomi, social maupun budayanya diatur oleh pemerintahan di wilayah tersebut.
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu atau teritorial tempat negara itu berada. Hal lain yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Menurut keberadaan Negara
Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-cita bersama . Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang sangat penting disebut sebagai konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota dari Negara tersebut. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya suatu negara dengan Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang terdapat pada suatu negara. Karenanya Konstitusi juga mengatur bagaimana suatu negara dapat dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-undang Dasar. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit dengan pertemuan antara negara dengan rakyat adalah pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan negarakepada rakyat.yaitu sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, sesuai dengan fungsi pelayanan yang paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara harus menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasakan bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi warganya.
Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara dengan mengunakan hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis juga.

Pengertian Negara menurut para ahli
 Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
 Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
 Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
 Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
 Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
 Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Asal Mula Terjadinya Negara Berdasarkan fakta sejarah
 Pendudukan (Occupatie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai.Misalnya,Liberia yang diduduki budak-budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.
 Peleburan (Fusi)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru.Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.
 Penyerahan (Cessie)
Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.Misalnya,Wilayah Sleeswiik pada Perang dunia 1 diserahkan oleh Austria kepada Prusia,(Jerman).
 Penaikan (Accesie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta).Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara.Misalnya,wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.
 Pengumuman (Proklamasi)
Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah Jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contahnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki
Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan Negara atau politik tertentu (secara khusus: Negara yang menjadi tempat tingal) yang dengannya membawa hak-haknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya atau yang didiaminya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Yang dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi suatu daerah yang menjadi tempat tingalnya, kewargaan ini menjadi sangat penting,dikarenakan masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya yang menjadi anggotanya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (nationality). Yang membedakannya adalah hak-hak untuk aktif didalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk dapat memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Di bawah teori sosial, sebuah status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban yang sama. Dalam filosofi “kewarganegaraan aktif”, seorang warga negara disyaratkan untuk ikut serta dalam menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan kemajuan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan,publik,,kerja,sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini maka muncul lah sebuah mata pelajaran Kewarganegaraan (Civics) yang diberikan di sekolah –sekolah yang mulai di berikan sejak masih kecil hinga dewasa
Contohnya adalah jika di Indonesia jika ingin di akui sebagai warga Negara Indonesia (WNI) maka dia harus terdaftar sebagai warga suatu wilayah dengan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).Tapi jika dia sudah genap 17 tahun dan telah mendaftarkan dirinya pada kantor pemerintahan setempat maka dia berhak mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).paspor akan diberikan oleh Negara kepada yang bersangkutan sebagai bukti identitas yang bersangkutan sebagai warga Negara Indonesia dalam tata hokum internasional.
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:
1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.
Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan jus sanguinis ditambah dengan jus soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).

Penduduk
Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua yaitu antara lain:
 Orang yang tinggal atau menetap di daerah tersebut
 Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.
Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.
Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demongrafi Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan sangat erat dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.

Bangsa
Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas atau jati diri bersama, dan mempunyai kesamaan dalam bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Mereka semua umumnya dianggap memiliki asal-usul atau keturunan yang sama. Konsep bahwasannya semua manusia dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan suatu awal dari ideology nasionalisme dari bangsa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
 WWW.Wikipedia.com
http://www.scribd.com/doc/905979/Bangsa-dan-negara
 Proceedings of the United Nations Expert Meeting on World Population to 2300

10 Langkah Instalasi Windows XP dengan USB

Januari 1, 2010 pukul 2:21 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

usb windows

Jakarta – Pembaca, saat ini, keberadaan laptop mungil tengah menawan hati sebagian besar pengguna komputer jinjing. Bagaimana tidak? Walaupun terkadang spesifikasi sebuah subnotebook tidak semumpuni notebook-notebook berukuran lebih besar, ukurannya yang mini dan kemampuannya yang dapat mengakomodasi kebutuhan berkomputer sehari-hari menjadikan subnotebook sebagai salah satu gadget yang sangat diminati, disamping harganya yang lebih terjangkau, tentu saja.

Nah, salah satu usaha produsen subnotebook untuk “merampingkan” produknya adalah dengan meniadakan perangkat optical drive, seperti CD-ROM/RW atau DVD-ROM/RW. Komponen yang digunakan untuk mengakses keping CD atau DVD ini memang cukup menyita ruang dan sumber daya.

Sebagai konsekuensinya, pemilik subnotebook tak dapat mengakses CD atau DVD di subnotebook-nya, atau terpaksa membeli external optical drive yang tetap dijalankan via port USB yang tersedia.

Salah satu masalah yang timbul akibat ketidaktersediaan optical drive pada subnotebook adalah kesulitan saat hendak melakukan instalasi aplikasi ataupun sistem operasi. Tak jarang pengguna harus menyalin aplikasi atau sistem operasi yang hendak di-install ke dalam USB flash disk, atau mencolok external optical drive dan melakukan instalasi seperti biasa. Namun, tentu saja hal ini sangat merepotkan, mengingat tak banyak pengguna awam yang mengetahui prosedur instalasi aplikasi atau sistem operasi via flash disk, dan harga sebuah external optical drive yang tidak murah.

Contoh kasus, andaikan kita hendak mengganti sistem operasi Xandros Linux yang terpasang di subnotebook Asus Eee PC dengan Windows XP, maka kita harus menginstal via external optical drive. Mungkin tak terlalu memusingkan bagi Anda yang punya cukup dana untuk membeli sebuah external optical drive, namun bagaimana dengan Anda yang sejak awal ingin berhemat dengan membeli subnotebook?

Nah, lewat artikel ini penulis ingin berbagi tips membuat modul instalasi Windows XP menggunakan media USB flash disk, yang tentunya akan menghemat biaya dan menjadikan pembaca lebih pintar. Modul instalasi ini tak hanya dapat diimplementasikan dalam instalasi ke subnotebook saja, tapi juga dapat diaplikasikan pada komputer mana pun yang sudah memiliki fitur untuk booting via USB.

“Gampang! Tinggal salin file instalasi Windows XP ke flash disk!” Mungkin itu yang terlintas di benak Anda, tapi percayalah bahwa membuat modul instalasi Windows XP tidak semudah itu. Namun jangan khawatir, karena dengan mengikuti langkah-langkah berikut, proses pembuatan modul instalasi Windows XP pun tak terlalu sulit dilakukan.

Yang Harus Disiapkan:

1. Sebuah komputer yang dilengkapi optical drive (CD atau DVD) dan port USB yang dapat bekerja dengan baik.
2. Sebuah USB flash disk berkapasitas 1 atau 2 GB.
3. CD instalasi Windows XP.
4. Aplikasi pembuat modul instalasi (USB_PREP8 dan PEtoUSB) yang dapat diunduh cuma-cuma melalui link http://www.sendspace.com/file/7n781n
5. Do’a dan keberanian!

Langkah-langkah Pembuatan:

1. Tancapkan USB flash disk ke salah satu port USB. Ingat-ingat posisi drive-nya. Apakah F:, G:, H:, dan sebagainya.

2. Saat Anda berada di posisi normal (desktop), masukkan CD instalasi Windows XP ke optical drive. Jika komputer menjalankan proses instalasi secara otomatis, batalkan saja dan tutup semua aplikasi yang tengah berjalan.

3. Unduh dan ekstrak aplikasi yang penulis berikan. Saran penulis, ekstrak seluruh isinya ke sebuah folder, semisal C:\USB.

4. Selanjutnya, buka folder di mana Anda mengekstrak aplikasi modul pembuat instalasi, kali ini kita ambil contoh C:\USB.

5. Jalankan file bernama “usb_prep8.bat” maka di layar monitor akan tampak jendela Command Prompt berisi macam-macam perintah. Jika sudah muncul tulisan “Press any key to continue,” tekan sembarang tombol untuk konfirmasi.

6. Di layar akan muncul jendela PEtoUSB yang meminta Anda memformat USB flash disk Anda. Tak perlu mengubah setting apa pun, langsung klik Start untuk mulai proses format. Jawab konfirmasi sesuai kebutuhan Anda.

7. Jika sudah selesai, tutup jendela PEtoUSB (jangan menutup jendela Command Prompt yang tadi terbuka ketika Anda menjalankan usb_prep8.bat), maka di layar akan muncul opsi-opsi dari 0 hingga 5.

8. Gunakan opsi 1 untuk memilih sumber file instalasi yang nantinya akan disalin ke flash disk. Disini, tentukan di drive mana Anda menyimpan instalasi Windows XP. Pilih saja optical drive di mana sudah ada CD Windows XP di dalamnya, atau pilih folder pilihan Anda jika Anda telah menyalin file instalasi Windows XP ke folder tertentu.

9. Pilih opsi 3 untuk menentukan di mana Anda mencolok flash disk. Kalau flash disk Anda berada di drive F:, maka ketik F dan tekan ENTER.  Jika drive G: maka ketik G dan tekan ENTER, begitu seterusnya berlaku untuk drive lain.

10. Selanjutnya pilih opsi 4 untuk mulai proses pembuatan modul instalasi yang nantinya akan disalin ke flash disk secara otomatis. Jawab apa pun konfirmasi yang muncul dengan Y atau YES atau OK atau bentuk persetujuan lain.

Selesai! Kini flash disk Anda telah siap digunakan untuk instalasi Windows XP! Silahkan melakukan setting pada BIOS subnotebook Anda, dan pilih Removeable Disk (atau apa pun nama lainnya) sebagai media pertama yang dijalankan saat booting.

Mengingat teknik instalasi semacam ini juga tersedia di internet, Anda juga bisa mencarinya via mesin cari. Selamat mencoba…!

Penulis, Eko Ramaditya Adikara (Rama), adalah seorang tuna-netra yang gemar menulis menggunakan komputer. Penulis tergabung dalam Yayasan Mitra Netra (MitraNetra.or.id). Blog pribadinya dapat dibaca di alamat http://www.ramaditya.com.

Sumber : www.detikinet.com

Tipz Aman Hotspotan Ditempat Umum

Desember 21, 2009 pukul 9:33 am | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

berdasarkan pengalman saya dan teman2 yang sedang hotspotan sering kali terjadi putus ditengah jalan hal ini membuat jengkel tentunya pas selidik demi selidk akhir ya saya tau bahwa ada seseorang yang dengan sengaja memutus jaringan hotspotan nya dengan bantuaan aplikasi netcut tentu saja hal ini sangat merugikan orang banyak dalam hati saya emang lu aja yang butu hotspotan internet….oleh karena itu saya menulis artikel semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya.

Saat ini hot spot WiFi semakin banyak tersedia di berbagai tempat umum, tetapi setiap kali anda melakukan sambungan pada suatu hot spot sebenarnya anda membahayakan PC atau laptop anda sendiri. Hot spot adalah jaringan terbuka yang tidak menggunakan enkripsi sehingga ketika anda terhubung dengan pengguna hot spot lain, maka mereka dapat menyusup dan menimbulkan kerusakan pada komputer anda.

Tetapi jangan sampai hal ini menyebabkan anda takut terhadap berbagai hot spot karena ada beberapa cara untuk mengamankan komputer anda ketika anda terhubung pada hot spot, yaitu:

1. Matikan ad-hoc mode WiFi : WiFi berfungsi dalam 2 mode yaitu infrastructure mode, yang anda gunakan ketika terhubung dengan suatu jaringan dan ad-hoc mode, ketika anda terhubung secara langsung pada komputer lain. Jika anda menyalakan ad-hoc mode maka ada kemungkinan seseorang di dekat anda menggunakan koneksi ad-hoc tanpa sepengetahuan anda dan mereka dapat masuk ke PC anda dengan bebas. Jadi jangan lupa untuk mematikan ad-hoc mode, caranya:
1. Klik kanan pada ikon wireless di system tray
2. Pilih Status
3. Klik Properties
4. Pilih tab Wireless Network
5. Pilih sambungan jaringan anda saat ini
6. Klik Properties, lalu klik tab Association
7. Hilangkan tanda centang pada kotak “This is a computer-to-computer (ad-hoc) network”.
8. Klik OK dan terus klik OK sampai semua kotak dialog menutup

2.apabila anda sering mengalami masalah seperti tidak conect padahal orang lain jelas-jelas koneksi nya tidak terganggu nah kemungkinan anda terkena netcut dari seseoarng jalan keluar nya anda harus mengaktifkan Anti netcut yang bisa di download garatis dsini instal pada laptop anda terus aktifkan .

3.paztikan kondisi batere laptop anda cukup paling gak sampe komputer masuk ke windows jika tidak passang catu daya kamu ke laptop agar aman

4.Matikan wireless adapter anda jika sedang offline : Jika anda sedang tidak terhubung ke internet pada sebuah area hot spot, lebih baik anda mematikan wireless adapter anda. Pada XP klik kanan pada ikon wirelesss dan pilih Disable.

5.Gunakan enkripsi email : Aktifkan enkripsi email pada saat anda sedang berada di area hot spot. Pada Outlook 2003 pilih Options dari menu Tools, klik tab Security dan berikan tanda centang pada kotak “Encrypt contents and attachments for outgoing messages.” Lalu klik OK.

semoga tulisan saya dapat membantu bagi orang2 yang selalu dirugikan di areal hotspotan baik di areal kampus maupun di tempat2 umum…

http://www.google.com

pengertian Web Hosting

November 15, 2009 pukul 6:23 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

Apa yang dimaksud dengan Web Hosting :

Web Hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di Internet yang memungkinkan perorangan ataupun organisasi menampilkan layanan jasa atau produknya di web / situs Internet. Tempat dapat juga diartikan sebagai tempat penyimpanan data berupa megabytes (mb) hingga terabytes (tb) yang memiliki koneksi ke internet sehingga data tersebut dapat direquest atau diakses oleh user dari semua tempat secara simultan. Inilah yang menyebabkan sebuah website dapat diakses bersamaan dalam satu waktu oleh multi user.
Siapa saja yang membutuhkan Web Hosting :

Seperti telah dijelaskan diatas, setiap orang ataupun perusahaan dapat menyewa tempat atau memanfaatkan jasa web hosting ini, didukung dengan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini maka pemanfaatan jasa web hosting merupakan sarana alternatif yang handal untuk: Promosi, Menyebarkan Informasi, Berjualan, Layanan Publik sampai dengan sekedar tempat untuk menumpahkan isi hati yang kelabu ke dalam buku harian berbasis web (blog: web log) akibat ditinggal kekasih.

Mengapa Perlu Web Hosting :

Kecepatan menyebarkan informasi tentang Jasa, Produk, Layanan Publik dan lainnya merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan bisnis perorangan atau perusahaan,

Contoh Pertama : di Indonesia dengan sekitar 100 juta pengguna telepon genggam yang tentu saja dapat tersambung ke internet melalui gprs, tidak ada alasan lagi untuk tidak tersambung ke dunia maya, bahkan di daerah terpencil sekalipun.

Contoh kedua: Seorang mahasiswa kedokteran, dengan dana yang terbatas, untuk mengantisipasi membeli buku kuliah kedokteran yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, dapat dengan mudah memperoleh informasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui situs web, dan ini menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan untuk menyediakan layanan web site guna memajukan pendidikan. Bahkan seorang dosen sebaiknya memiliki web site.

Singkatnya, bila anda telah membuat prototip disain yang dapat dibaca oleh internet browser seperti html, maka sudah waktunya anda menaruh disain itu di internet dengan mengupload disain anda ke perusahaan yang melayani penjualan hosting.

Kapan anda membutuhkan Situs Web :

Disaat anda ingin memasarkan produk atau jasa melewati batas kabupaten, propinsi, negara, samudra dan benua, disaat anda ingin orang lain memperoleh informasi yang benar mengenai hal-hal kemanusiaan, disaat anda ingin menyebarluaskan pengetahuan demi kesejahteraan sesama manusia, disaat anda ingin melakukan transaksi bisnis yang memudahkan pelangan anda menjangkaunya dari sebuah vila tempat peristirahatan dengan privasi yang tinggi, disaat itulah anda membutuhkan layanan web hosting.

Situs web adalah sebuah channel above the line yang termurah yang ada di pasar saat ini, kemampuan broadcast 24jam seminggu, tak terbatas pada aspek demografis, geografis, menjadikannya positif dalam rasio cost to benefit. Bila anda ingin ditemukan, dikenal, diapresiasi, mengiklankan diri/produk anda, berarti anda wajib memiliki situs web.

Dimana menyewa Web Hosting :

Ratusan bahkan ribuan penyelenggara jasa web hosting, ada dapat memulainya dengan mencari dari mesin pencari google atau yahoo, beberapa penyedia jasa layanan web hosting di indonesia.

Jangan ragu untuk bertanya, bandingkan fitur kunci seperti kapasitas ruang dan kapasitas bandwidth, jangan tergiur oleh promosi penyelenggara jasa web hosting yang bombastis.

Teknologi apa yang digunakan :

Salah satu teknologi yang digunakan adalah fail over hosting, teknologi ini memungkinkan layanan anda tetap online 24 jam karena dudukung oleh beberapa server komputer yang secara otomatis akan menggantikan tugas server komputer yang mengalami kerusakan

Bagaimana cara Mengelola Web Hosting :

Setelah anda memiliki / menggunakan jasa layanan web hosting, selanjutnya bagaimana mengelolanya, hal ini merupakan tantangan yang tidak murah, sebab informasi yang ada harus selalu ditambah dan diperbaharui. Sebuah Tips sederhana yaitu, lakukan persiapan pada posisi Off Line untuk menghemat. Selamat mencoba.

http://www.wikipedia.com

Hack Mozilla Firefox (untuk mempercepat loading)

November 15, 2009 pukul 5:59 pm | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

Bagi kamu pengguna browser Mozilla Firefox, saya akan memeberikan bebrapa tips untuk mempercepat koneksi browser mozilla. Jika kamu melakukan browsing di warnet ataupun dirumah yang pasti koneksinya dibatasi oleh proxy tentu kamu akan merasakan browser kamu sedikit lambat. Sekarang mari kita hack browser Mozilla agar koneksinya berlipat.

1. Buka Mozilla.
2. Ketikan di addres bar “about:config” (tanpa mengunakan tanda petik).
3. Scroll mouse anda kebawah dan cari “network.http.max-connections”, double klik dan masukan nilai “64”.
4. Cari “network.http.max-connections-per-server”, double klik dan masukan nilai “21”.
5. Cari ‘network.http.max-persistent-connections-per-server”, double klik dan masukan nilai “8”.
6. Doube klik pada “network.http.pipelining ” menjadi “true”.
7. Cari “network.http.pipelining.maxrequests”, double klik dan masukan nilai “100”.
8. Double klik pada “network.http.proxy.pipelining” menjadi “true”.
9. Langkah terakhir, klik kanan dimana saja pilih :
New >> integral >> lalu tulis “nglayout.initialpaint.delay” (tanpa tanda petik”. Kemudian masukan nilai “0”.

Close Mozilla kamu, kemudian buka lagi dan bandingkan kecepatan nya sebelum kamu melakukan setting tadi.

http://www.google.com

Halaman Berikutnya »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.